Redaksi Matavrino.com
MataVrino – Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi disebut akan memberi efek domino. Dimulai dari inflasi sampai ke pertumbuhan ekonomi nasional.
“BBM subsidi naik berapa pun, itu akan memicu tambahan inflasi. Taruhlah naik hanya 10%, tetapi kenaikan itu akan memicu inflasi,” kata ekonom CORE Indonesia, Piter Abdullah, Kamis (18/8/2022).
Kenaikan harga BBM akan memengaruhi harga bahan pokok, baik bagi masyarakat maupun produsen. “Produsen tidak bisa lagi menahan, dan akan mentransmisi kenaikan harga bahan baku,” tambah Piter.
Kenaikan harga bahan pokok sudah pasti akan memicu inflasi. Sebelumnya, tercatat inflasi pada Juli 2022 secara year on year (YoY) mencapai 4,94%.
“Kalau BBM subsidi ini dilepas, saya sangat yakin inflasi bisa bergerak liar, bahkan bisa di atas 8%. Ini yang kita khawatirkan, kalau sampai 8%, apa yang sejauh ini dibanggakan pemerintah, inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi bagus, kita tidak bisa klaim lagi,” katanya.
Penerimaan negara tahun ini, menurutnya, masih sehat. Pasalnya, ada surplus dari kenaikan harga komoditas. Surplus ini membuat belum ada urgensi untuk menaikkan harga BBM. Namun, pemerintah berulang kali mengatakan tantangan pada tahun depan akan lebih nyata. Pemerintah perlu bijak dalam menggelontorkan anggaran.
Pada rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) tahun 2023, pemerintah berencana menggelontorkan subsidi sebesar Rp 297,1 triliun. Adapun subsidi ini terdiri dari Rp 210,6 triliun untuk subsidi energi dan Rp 86,5 triliun untuk subsidi nonenergi. Anggaran subsidi ini jauh lebih rendah dari realisasi subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun pada tahun ini.
Sementara, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Pemerintah memastikan bahwa mereka mempertimbangkan segala hal terkait rencana kenaikanharga BBM subsidi. “Tentu Apabila ada penyesuaian kita sedang mengalkulasi juga kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kompensasi dalam berbagai program,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.
Ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan upaya pemerintah untuk menjaga subsidi BBM agar tidak menimbulkan laju inflasi tinggi seperti yang sekarang terjadi di banyak negara. Pemerintah terus mengerahkan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mendorong agar program kebijakan terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi juga komunikasi secara efektif dengan masyarakat.
“Tentu tantangan hyperinflation (hiperinflasi) kelihatannya bisa kita tangani di tahun ini. Demikian pula di tahun depan,” katanya.
Rilis : Okta Hadi
